Peristiwa

Tanaman Kopi Dan Pisang Rusak, Puluhan Petani Penggrap Sukabumi Adukan Ke DPRD Sukabumi

 

SUKABUMI,- STV NEWS. Puluhan petani penggarap eks  lahan HGU PTPN VIII yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kelompok Tani Kawasan Wisata Agro Sukabumi Utara jumat siang ( 6/3/2020) mendatangi Balai Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Jenderal A .Yani Kota Sukabumi. Kedatangan mereka adalah untuk bertemu dan melayangkan aduan  kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi serta meminta perlindungan atas adanya dugaan perusakan tanaman kopi dan pisang yang mereka tanam beberapa waktu lalu. Selain itu mereka juga mengaku telah mendapatkan Rekomendasi menanam di lahan tidur eks HGU dari Bupati Sukabumi.

“Kami akan adukan melalui lembaga bantuan  hukum kita, atas rusaknya tanaman pisang dan kopi yang baru disemaikan dengan luas 800 meter persegi. Bagi kami kerugian sebesar RP 8 juta itu cukup lumayan besar,”ujar  Dedi Suryadi Ketua Harian Forum Komunikai Kelompok Tani Kawasan Wisata Agro Sukabumi Utara usai audensi.

“Kami telah lelah setelah sekian lama berjuang untuk bisa memiliki status hak tanah eks HGU tersebut, kami sudah habis kesabaran, dan meminta politis kepada Anggota DPRD  khususnya Komisi  1 agar memberikan solusi dan perhatianya atas masalah ini,” tambahnya.

Sementara itu  menurut Ketua Komisi  DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurzaman mengatakan. Pihaknya di komisi 1 menerima aduan dan mediasai dari para petani penggarap eks HGU Sukabumi utara, dan kami akan segera melakukan rapat internal . “karena  adanya aduan telah mendapatkan rekom dari Bupati maka kami akan segera memanggil Instasi terkait termasuk Bupati Sukabumi akan hal itu,”katanya.

“Terkait masalah tersebut mari kita sama – sama luruskan supaya tidak ada saling kontroversi makanya kita hari ini mediasi supaya sama sama menjaga nama baik,dan tidak ada saling yang dirugikan antara masyarakat dan perusahaan.

“ Yang sudah habis harus dilakukan tindak lanjut dan maupun yang mau habis ya harus diperpanjang, kami siap menerima masukan dari siapapun, namun demikian kami juga tidak akan gegabah tentang hal itu manakala ada dasar dari warga masyarakat yang masuk, surat ke DPRD dan kami juga meminta  ijin dari pimpinan, apabila ada ijin pimpinan baru kami turun kebawah dengan membawa surat dari pimpinan.

Masih kata Paoji, kami belum ada data terkait masalah itu, apakah benar sudah habis masa HGUnya , makanya kami akan kroscek dengan memanggil semua instansi , bukan sebatas dari masayakat saja,’’pungkasnya.

Rep : Riyaman

Red : za

 

 

 

 

Lihat Selengkapnya

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close