News

Heri Gunawan : Skema dan Kriteria Bansos Untuk Pekerja Harus Jelas

Heri Gunawan : Skema dan Kriteria Bansos Untuk Pekerja Harus Jelas

Skema penggelontoran Bantuan Sosial (bansos-red) untuk para pekerja swasta bergaji di bawah Rp 5 juta perlu diperjelas. Kriteria para penerima (pekerja) pun perlu disusun, siapa saja yang layak menerima alokasi dana bansos sebesar Rp 32 triliun ini.

Seputar Sukabumi – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan berkomentar, rencana Pemerintah memberikan bansos untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta sejatinya patut diapresiasi dan Legislator Senayan ini dukung. Termasuk bansos produktif hingga Rp 30 triliun bagi 12 juta UMKM.

Akan tetapi persoalan bansos ini, kata Hergun sapaan akrab politisi muda Heri Gunawan ini, kebijakan ini terkesan dadakan. Apalagi dengan embel-embel untuk peningkatan belanja pemerintah.

Baca Juga : Iwan Kusdian Kadisdukcapil Sukabumi : Calo Insyaf Sebelum Azab Datang, Jangan Manfaatkan Tenaga kami

Hergun mengawatirkan, rencana menggelontorkan dana bansos untuk para pekerja ini, hanya untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam mengeksekusi apa yang diinginkan presiden. Pasalnya, stimulus tersendat. Maka dibuatlah bansos untuk pekerja ini.

“Saya berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi, skemanya harus jelas. Siapa saja 13 juta pekerja yang akan menerima dana bansos Rp 32 triliun tersebut,” jelas Hergun

Hergun mengatakan, selama ini Presiden Jokowi sering kali menegur menterinya soal penyerapan anggaran penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian. Presiden selalu menyorot realisasi anggaran. Betapa tidak, dana stimulus Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 baru 20 persen yang terealisasi atau Rp141 triliun. Ditambah dari 40 persen DIPA kementerian belum ada.

“Nah, bagaimana perekonomian bisa reborn? APBN yang diharapkan bisa menjadi stimulus justru lamban realisasinya. Sementara masyarakat sudah menjerit,” imbuh Hergun. Politisi Partai Gerindra ini berharap, bansos pekerja tidak menimbulkan masalah lagi,” kata Hergun.

Masih kata Hergun, bila bicara rasa keadilan, tampaknya kurang tepat. Bayangkan, yang sudah punya gaji kok disubsidi. Lalu, sambung legislator dapil Jabar IV ini, bagaimana dengan para pekerja yang dirumahkan, bahkan kena PHK selama pandemi corona berlangsung?

“Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemi, karena akan memunculkan risiko social unrest,” tandas Hergun. (Rudi S)

Lihat Selengkapnya

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close