Info LainNasionalPemerintahanPeristiwa

Sejumlah Fraksi DPR RI Kritik Asumsi Makro 2019, Kenapa Ya ?

DPR RI menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang telah disampaikan Pemerintah. Namun, beberapa fraksi menyoroti realisasi asumsi makro tahun 2019 yang dinilai meleset dari target.

Sukabumi | Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menerangkan, dalam penyusunan APBN tahun 2019 dimulai dari pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun realisasinya, dari 7 indikator asumsi hanya ada 2 yang tercapai target yang ditetapkan.

“Dari 7 indikator asumsi dasar ekonomi makro hanya ada dua indikator yang mencapai target yang ditetapkan yaitu inflasi dan nilai tukar,” kata Heri Gunawan, di Kompleks DPR/MPR Jakarta, Selasa (18/08/20), dilansir dari finance.detik.com.

Legislator Senayan ini menyebut, inflasi 2,72% atau di bawah target 3,5%. Kemudian, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah realisasinya Rp 14.146. Sementara, 5 indikator lainnya meleset dari target. Sebutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02% atau di bawah target 5,3%.

“Pemerintah relatif cenderung menyalahkan gejolak eksternal dan ekonomi global padahal porsi eksternal dan global dalam struktur PDB tidaklah signifikan,” tandas Hergun sapaan akrab pencetus Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI HG) Sukabumi.

Hal senada disampaikan Anggota DPR Fraksi Demokrat Vera Febyanthy, pihaknya juga menyoroti sejumlah indikator yang meleset dari target. Sebutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih di bawah target.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% meleset dari target APBN 2019 sebesar 5,3%, dan melambat dibanding tahun 2018 5,17%,” ujarnya.

Bahkan, kata Vera Febyanthy pihaknya mencermati dalam 5 tahun ini, pertumbuhan ekonomi tak pernah mencapai target.

“Fraksi Demokrat mencermati dalam 5 tahun terakhir belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagai diamanahkan dalam UU APBN,” ujar Vera.

Masalah asumsi makro juga mendapat disorotan dari Anggota Fraksi PKS HJ Rofiq Ananto. Menurutnya, pemerintah belum mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.

“Pada 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 5,02%, fraksi PKS mencermati tidak tercapainya target pertumbuhan yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015, dan terus terjadi hingga akhir periode pemerintahan, kegagalan tersebut menyebabkan upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan, semakin lamban,” tandas Rofiq Ananto.(Rls/Red)

Lihat Selengkapnya

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close